![](https://balitbangda.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-11-at-15.20.29-1024x577.jpeg)
Analis Kebijakan Publik Balitbangda Sulbar Armansyah,S.Sos.M.Si mengikuti Pertemuan untuk Menyikapi viralnya pemberitaan tentang dugaan praktik nakal pengeloaan dana atau tunjangan guru-guru daerah terpencil (Gurdacil) di Kabupaten Mamasa sejak tahun 2019 hingga sekarang, sebagaimana diberitakan beberapa media lokal, Kemenkumham Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan pertemuan membahas draft hasil analisis kebijakan terkait hal tersebut.
Pertemuan yang dilaksanakan Jum’at, 11 November 2022 di Ruang Prof. Baharuddin Lopa kanwil Kemenkumham Sulbar tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, seperti perwakilan dari Dinas Pendidikan Kab. Mamasa, Biro Hukum Pemprov Sulbar, akademisi Univ. Muhammadiyah Mamuju, Univ. Tomakaka dan Dewan Pendidikan Sulbar serta dari Balitbangda Sulbar.
Pertemuan tersebut memberikan masukan terhadap draft hasil kajian yang kemudian akan menjadi rekomendasi tindak lanjut atas viralnya isu tersebut. Perumusan isu-isu kebijakan sekaitan dengan perlunya kepastian hukum terkait status guru yang menjadi korban, perlunya pembuatan dan publikasi standar-standar serta alur koordinasi antar pihak yang saling berkaitan dalam urusan pendidikan di tingkat Kab. Mamasa dan beberapa isu kebijakan lainnya yang serupa.
![](https://balitbangda.sulbarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-11-at-15.20.51-1024x577.jpeg)